KONCOdewe.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang dipimpin Prancis resmi berakhir pada Rabu di Evian tanpa menghasilkan komunike akhir bersama.
Kegagalan ini menandai untuk kedua kalinya secara berturut-turut kelompok negara industri tersebut tidak mampu mengeluarkan pernyataan final bersama, setelah sebelumnya KTT G7 di bawah kepemimpinan Kanada pada 2025 juga mengalami hal serupa.
Dalam pertemuan tahun ini, para peserta tetap merilis sembilan dokumen tematik yang membahas isu-isu spesifik, mulai dari geopolitik, stabilitas ekonomi global, hingga kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut menggantikan komunike utama yang biasanya menjadi hasil akhir setiap KTT.
Sejumlah sumber diplomatik yang dikutip media Jepang, Kyodo News, menyebut keputusan untuk tidak menerbitkan komunike akhir sebenarnya sudah diambil sejak tahap persiapan.
Langkah ini disebut bertujuan menghindari munculnya perbedaan sikap yang terlalu terbuka, terutama antara Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutu lainnya.
Meski tanpa komunike bersama, Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai penyelenggaraan KTT di Evian tetap berjalan efektif.
Ia menyebut para anggota G7 berhasil mencapai sejumlah kesepahaman, termasuk terkait konflik di Ukraina, situasi Timur Tengah, isu mineral strategis, hingga penyeimbangan ekonomi global.
Dalam konferensi pers penutupan, Macron mengakui adanya perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan enam negara anggota lainnya, khususnya terkait isu perubahan iklim serta peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun ia menegaskan pendekatan yang diambil Prancis adalah sikap pragmatis agar hubungan dalam G7 tetap terjaga.
“Saya memilih tetap menjaga keterlibatan dengan Washington agar G7 tidak berubah menjadi format 6+1,” ujarnya, dikutip dari Antara.
G7 sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang, dengan Prancis memegang presidensi bergilir tahun ini.
Di sisi lain, para pemimpin G7 juga meluncurkan inisiatif besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok tunggal mineral kritis, terutama China.
Langkah ini dianggap penting karena mineral tersebut memiliki peran vital dalam industri teknologi digital dan energi hijau.
Dalam pernyataan bersama yang juga didukung Australia sebagai mitra, G7 menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik ekonomi non-pasar serta potensi pemaksaan ekonomi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas rantai pasok global.
Mereka juga menyoroti dampak pembatasan ekspor dan tindakan balasan yang dianggap merugikan keamanan ekonomi internasional.
Sebagai respons, G7 membentuk Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis yang menargetkan penurunan ketergantungan pada satu negara pemasok di luar blok menjadi di bawah 60 persen pada tahun 2030, dengan ambisi jangka panjang mencapai 50 persen.
Para menteri terkait juga diminta menyusun target pengurangan untuk mineral strategis lainnya sebelum akhir tahun ini.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat rantai pasok di antara negara sekutu.
Selain itu, G7 mencatat adanya 195 proyek baru sejak awal 2026 dengan nilai investasi mencapai 64 miliar euro atau sekitar Rp1.319 triliun.
Untuk menjaga stabilitas industri, kelompok ini juga tengah mempertimbangkan berbagai instrumen ekonomi seperti subsidi harga, mekanisme pengadaan bersama, hingga penetapan harga minimum.
Langkah lain yang disiapkan adalah pengembangan sistem ketertelusuran baru untuk menekan perdagangan ilegal serta memastikan standar lingkungan dan ketenagakerjaan tetap terpenuhi.
Program ini akan dimulai dari dua mineral percontohan, yakni litium dan nikel, sebelum diperluas ke jenis mineral lainnya secara bertahap.
Sementara itu, struktur pasar mineral kritis global masih menunjukkan ketimpangan besar.
China disebut mendominasi lebih dari 90 persen proses pemurnian unsur tanah jarang dunia, serta mayoritas pengolahan grafit, litium, dan kobalt.
Di sisi produksi bahan baku, negara seperti Australia, Chili, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo menjadi pemain utama.
Namun sebagian besar masih bergantung pada fasilitas pemrosesan yang berada di China.
Kondisi ini membuat negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, masih harus mengejar ketertinggalan dalam kapasitas pengolahan mineral strategis di dalam negeri mereka. (kangtop)
