KONCOdewe.com – Pemerintah Singapura mengambil langkah hukum untuk merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap lintas batas.
Sebanyak tujuh perusahaan di Indonesia menjadi sasaran pemberitahuan tindakan pencegahan karena diduga berkaitan dengan kebakaran yang berdampak pada kualitas udara di negara tetangga tersebut.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peringatan dari Singapura dalam mencegah kebakaran berulang.
Mengutip rctiplus.com, pemerintah setempat menyatakan akan memantau respons perusahaan dan mempertimbangkan tindakan lanjutan apabila ditemukan dasar yang memadai.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers pada Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pemberitahuan akan diterbitkan oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA), berdasarkan hasil penyelidikan dan ketentuan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act).
Tujuh Perusahaan Indonesia Menjadi Sasaran Pemberitahuan
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Singapura, terdapat tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla yang memicu kabut asap lintas batas.
Berikut daftar perusahaan yang disebutkan:
- PT Bumi Andalas Permai
- PT Bumi Mekar Hijau
- PT Paramitra Mulia Langgeng
- PT Sumatera Alam Anugerah
- PT SBA Wood Industries
- PT Hutan Lestari Raya
- PT Bangkanesia
Pemberitahuan tersebut mengharuskan perusahaan terkait mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran di lahan yang dimiliki atau berada di bawah penguasaan mereka.
Perusahaan diminta menyiapkan personel pemadam kebakaran guna memadamkan api sekaligus mencegah penyebarannya.
Mereka juga diwajibkan menghentikan atau tidak memulai kegiatan pembakaran di lahan tersebut.
Selain itu, setiap perusahaan perlu menyerahkan rencana penanganan kepada NEA.
Rencana tersebut harus menjelaskan upaya pemadaman kebakaran dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Singapura Buka Peluang Sanksi Denda dan Pidana
Pemerintah Singapura menegaskan bahwa penerbitan pemberitahuan bukan satu-satunya langkah yang dapat ditempuh.
Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dasar untuk tindakan lebih lanjut, pemerintah dapat mempertimbangkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Grace Fu menyatakan bahwa penyelidikan akan dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas yang berdampak pada Singapura.
NEA juga membuka kemungkinan mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan lain apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam kebakaran yang menyebabkan pencemaran asap lintas negara.
Menurut Fu, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan tanggapan perusahaan terhadap pemberitahuan tersebut.
Efektivitas langkah penegakan hukum akan dievaluasi seiring berjalannya proses.
Ia turut menjelaskan bahwa pengalaman menangani kasus-kasus sebelumnya memberikan pelajaran mengenai berbagai kendala praktis dalam penyelidikan dugaan pelanggaran terkait kabut asap lintas batas.
Pengalaman tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi penanganan kasus saat ini dan menentukan langkah berikutnya.
Denda maupun dakwaan pidana disebut sebagai opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan hukum.
Fu tidak memberikan komentar terperinci mengenai perkara yang masih dalam proses penyelidikan.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki proses penegakan hukum demi melindungi masyarakat Singapura.
Ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah dan hasilnya belum tentu selalu efektif.
Meski demikian, pemerintah Singapura menilai langkah hukum tetap perlu dilakukan untuk melindungi warganya dari dampak kabut asap.
Fu juga mengingatkan perusahaan terkait agar mengambil tindakan yang tepat demi menjaga kelangsungan usaha serta reputasi mereka.
Sejumlah Perusahaan Pernah Terkait Kasus Kabut Asap 2015
Persoalan kabut asap lintas batas bukan kali pertama dihadapi Singapura.
Beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar terbaru sebelumnya juga pernah menerima pemberitahuan hukum dari NEA terkait krisis kabut asap pada 2015.
Dalam laporan yang menjadi dasar informasi tersebut, PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries disebut pernah menerima pemberitahuan hukum.
Terdapat pula penyebutan PT Rimba Hutani Mas dalam konteks penanganan kasus sebelumnya.
NEA menyatakan bahwa penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan masih berlangsung.
Karena itu, dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran perlu dibedakan dari kesimpulan hukum yang telah berkekuatan sesuai proses yang berlaku.
Pemerintah Singapura menyatakan akan menggunakan pengalaman dari penanganan kasus terdahulu untuk memperkuat pendekatan terhadap peristiwa kabut asap saat ini.
Perusahaan Bergerak di Sektor Kehutanan dan Perkebunan Kayu
Ketujuh perusahaan yang disebutkan memiliki keterkaitan dengan sektor kehutanan dan perkebunan kayu di Indonesia.
Wilayah operasional mereka terutama berada di Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
Tiga perusahaan, yakni PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries, disebut sebagai pemasok Asia Pulp & Paper (APP), yang merupakan bagian dari Grup Sinar Mas.
PT Bumi Andalas Permai mengelola perkebunan kayu industri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.
Berdasarkan dasbor keberlanjutan APP yang dikutip dalam laporan tersebut, luas konsesinya dilaporkan mencapai sekitar 190.000 hektare.
Di kabupaten yang sama, PT Bumi Mekar Hijau mengelola konsesi kehutanan dengan luas yang dilaporkan sekitar 250.000 hektare.
Pada 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia juga pernah mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut terkait dugaan kesengajaan menyebabkan kebakaran di lahan gambut.
Sementara itu, PT Paramitra Mulia Langgeng tercatat memiliki konsesi hutan tanaman industri di Sumatra Selatan berdasarkan laporan audit sertifikasi kehutanan pada 2018.
PT Sumatera Alam Anugerah juga dikaitkan dengan pengelolaan hutan tanaman industri di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, berdasarkan catatan pemerintah Indonesia.
Adapun PT SBA Wood Industries menjalankan kegiatan perkebunan kayu di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Sementara PT Hutan Lestari Raya dan PT Bangkanesia disebut memiliki izin hutan tanaman industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Informasi mengenai konsesi dan kegiatan usaha tersebut memberikan gambaran tentang keterkaitan perusahaan dengan sektor kehutanan.
Namun, informasi itu sendiri tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan tertentu menjadi penyebab kebakaran yang sedang diselidiki.
Singapura Tawarkan Bantuan Pemadaman kepada Indonesia
Di tengah upaya penegakan hukum, pemerintah Singapura menyatakan tetap menjalin komunikasi dengan Indonesia untuk membantu penanganan karhutla.
Grace Fu mengatakan kedua negara telah berkomunikasi selama beberapa bulan terakhir.
Singapura juga sebelumnya menawarkan dukungan untuk membantu pemadaman kebakaran yang berpotensi menimbulkan kabut asap lintas batas.
Fu mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, pada bulan sebelumnya.
Pemerintah Singapura memahami bahwa penanganan kebakaran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan.
Karena itu, Singapura menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan apabila diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Pada Jumat, Fu kembali menghubungi pihak Indonesia untuk menawarkan bantuan sipil dalam pemadaman kebakaran.
Dukungan yang ditawarkan termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca melalui penyemaian awan atau cloud seeding.
Menurut Fu, saat itu ia belum menerima kabar terbaru mengenai tawaran tersebut.
Meski demikian, Singapura menyatakan akan terus berkomunikasi dan siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai oleh pemerintah Indonesia.
Apakah Peringatan Singapura Efektif Mencegah Karhutla?
Pemberitahuan kepada tujuh perusahaan tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan Singapura untuk merespons kabut asap lintas batas.
Efektivitasnya akan bergantung pada tindak lanjut perusahaan, kemampuan penegakan hukum, serta hasil penyelidikan yang dilakukan otoritas terkait.
Kewajiban memadamkan api, menghentikan pembakaran, dan menyusun rencana pencegahan dapat mendorong perusahaan mengambil tindakan lebih cepat.
Namun, untuk menimbulkan efek jera dalam jangka panjang, langkah tersebut perlu diikuti pengawasan yang konsisten dan penerapan sanksi apabila pelanggaran terbukti.
Di sisi lain, penanganan karhutla juga membutuhkan kerja sama antara Indonesia dan Singapura, termasuk pertukaran informasi, upaya pencegahan kebakaran, serta dukungan teknis yang sesuai.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh surat peringatan yang diterbitkan, tetapi juga oleh tindakan nyata di lapangan dan hasil penegakan hukum.
Pemerintah Singapura menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus demi mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. (kangtop)
