KONCOdewe.com – Pemerintah menyiapkan langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebanyak 11 perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) direkomendasikan untuk dikenai sanksi, mulai dari pencabutan seluruh atau sebagian HGU hingga tidak diterbitkannya izin baru.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, rekomendasi pencabutan HGU tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Kesebelas perusahaan tersebut beroperasi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Nusron belum mengungkapkan nama lengkap perusahaan yang masuk dalam daftar penanganan dan hanya menyampaikan inisialnya.
Berdasarkan informasi mengenai beneficial ownership atau pihak yang menjadi pemilik manfaat sekaligus pemegang kendali perusahaan, investor dari sejumlah perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta dalam negeri.
Pemerintah Bagi Penanganan dalam Lima Klaster
Nusron menjelaskan, pemerintah membagi penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kondisi perizinan dan tingkat kebakaran di wilayah perkebunan masing-masing.
Klaster pertama: Tiga perusahaan dicabut seluruh HGU-nya
Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan yang seluruh hak guna usahanya akan dicabut. Ketiganya adalah:
- PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare.
- PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558 hektare.
- PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luasan lahan yang disebutkan sebesar 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Keputusan pencabutan HGU didasarkan pada tingkat kebakaran yang mencapai lebih dari 50 persen dari area perusahaan dan terjadi berulang kali.
Selain itu, perusahaan dinilai tidak memiliki sarana maupun prasarana memadai untuk mencegah dan menangani kebakaran.
Pemerintah juga menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan (SK) pemberian hak atas tanah.
Klaster kedua: HGU berakhir dan lahan diambil alih negara
Pada kelompok kedua, terdapat satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah habis sejak 2020, yakni PT BSLT.
Perusahaan tersebut memiliki lahan sekitar 2.300 hektare. Nusron memastikan area tersebut akan diambil alih oleh negara.
Klaster ketiga: HGU tidak akan diterbitkan
Klaster berikutnya mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi hak guna usaha.
Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Daftarnya meliputi:
- PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, seluas 5.244 hektare.
- PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, seluas 4.750 hektare.
- PT AEL dengan luas lahan 5.134 hektare.
Klaster keempat: Pencabutan sebagian HGU
Pemerintah juga menetapkan pencabutan sebagian hak guna usaha terhadap PT SAE yang berada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Luas lahan yang masuk dalam penanganan mencapai 1.510 hektare.
Pencabutan tidak dilakukan terhadap seluruh area karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.
Klaster kelima: Tiga perusahaan masih didalami
Sementara itu, nasib tiga perusahaan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan dan kajian lebih lanjut. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Nusron mengatakan, pemerintah masih melakukan inspeksi langsung ke lapangan serta mencocokkan hasil pengukuran dengan data yang tersedia.
Langkah tersebut diperlukan untuk menentukan apakah pencabutan HGU nantinya dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Kelima sedang pendalaman. Sedang kita kaji dan nanti akan kita laporkan kemudian yaitu PT STP kemudian PT API dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutan semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan diukur data-data yang ada,” ujarnya.
Daftar 11 Perusahaan yang Masuk Penanganan
Berikut daftar perusahaan yang disebut Nusron Wahid dalam penanganan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan:
- PT MIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT BSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AEL – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Langkah penanganan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap perusahaan pemegang izin perkebunan yang berkaitan dengan persoalan karhutla.
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan sebelum menetapkan keputusan akhir mengenai pencabutan hak guna usaha. (kangtop)
