KONCOdewe.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai perkara gugatan terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpeluang dihentikan.
Menurut Yusril, hal itu dapat terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melaksanakan putusan tersebut, objek yang menjadi pokok sengketa di PTUN dinilai sudah tidak ada lagi.
“Saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah di-upload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ujar Yusril.
Ia memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan pemeriksaan perkara karena objek gugatan telah kehilangan relevansinya.
Bahkan, perkara tersebut berpotensi dihapus dari daftar register perkara di pengadilan tersebut.
Yusril: Gibran Tidak Bisa Mengajukan PK di MA
Yusril juga menjelaskan bahwa dalam perkara di MA yang diajukan oleh H M Subhan, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.
Kondisi itu membuat Gibran dinilai tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.
Menurutnya, pihak yang berstatus sebagai tergugat dalam perkara itu, yakni Kemendikdasmen, merupakan pihak yang memiliki kesempatan untuk mengajukan PK.
Namun, Yusril memperkirakan kementerian tersebut tidak akan menempuh upaya hukum lanjutan.
Ia justru menduga Kemendikdasmen akan segera menjalankan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
“Dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” katanya.
Yusril menambahkan, apabila putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Kemendikdasmen, maka keputusan MA semakin berkekuatan final dalam perkara yang dimaksud.
“Putusan MK tidak ada PK. Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ucapnya.
Gibran Sebelumnya Meminta Kesempatan Membuktikan Ijazah di PTUN
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Prasetyo, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
“Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Gibran kemudian menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait perkembangan polemik dokumen pendidikannya.
Salah satu saran yang diterimanya adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur PTUN.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Dengan demikian, muncul dua perkembangan yang menjadi perhatian dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Di satu sisi, Gibran menyatakan akan mengikuti saran Prabowo untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Sementara itu, Yusril menilai gugatan di PTUN berpotensi dihentikan apabila objek sengketa telah dihapus melalui pelaksanaan putusan MA oleh Kemendikdasmen. (kangtop)
