KONCOdewe.com – Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran ketika bertemu dengan Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan mundur itu disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang setelah muncul sejumlah keputusan terkait polemik dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan Berlangsung 2,5 Jam
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo disebut tidak menolak pernyataan Gibran mengenai keinginannya untuk mundur.
Meski demikian, Prabowo memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden.
Setelah berdiskusi, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
MA Kabulkan Gugatan Terkait Dokumen Pendidikan Gibran
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Penggugat bernama Subhan membenarkan kabar mengenai putusan tersebut. Ia juga mengirimkan bukti putusan kasasi MA dengan nomor perkara 742K/TUN/2026.
Dalam amar putusan kasasi itu tertulis, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Pembatalan putusan judex facti berarti MA membatalkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Berdasarkan informasi pada situs Kepaniteraan Mahkamah Agung, perkara tersebut merupakan kelanjutan dari gugatan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT di tingkat pertama.
Majelis hakim yang menangani perkara tersebut dipimpin Yulius sebagai ketua majelis.
Adapun hakim anggotanya terdiri dari Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy.
Gugatan Sebelumnya Tidak Diterima PTUN
Sebelum dibawa ke tingkat kasasi, gugatan Subhan telah diperiksa di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Namun, PTUN menyatakan tidak berwenang menerima gugatan tersebut.
Pengadilan tidak dapat memeriksa pokok sengketa yang diajukan penggugat karena objek permasalahan dinilai berada di luar kewenangan PTUN.
Selain melalui jalur PTUN dan MA, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Saat itu, MK menyatakan gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan serta pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain. (kangtop)
