KONCOdewe.com – Sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengajuan tersebut disampaikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa, mengatakan jumlah pengusul dihitung berdasarkan anggota dewan yang telah menandatangani dokumen pengajuan.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 Fraksi yang ada,” kata Saan.
Ia kemudian merinci jumlah anggota dari masing-masing fraksi yang turut menyampaikan usulan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan tercatat mengirimkan 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, dan Partai Gerindra juga 11 anggota.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyumbang 19 pengusul, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 18 orang, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota.
Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan satu anggota, sedangkan Fraksi Partai Demokrat sebanyak 18 orang.
“Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP),” ujar Saan.
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP
Saan menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima pengajuan HMP yang disampaikan para anggota dewan.
Proses tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR RI.
Ia menyebut pengajuan hak tersebut berkaitan dengan polemik dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Saan juga merujuk Pasal 79 ayat 3 huruf c yang mengatur hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap presiden atau wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.
Dengan diterimanya usulan yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi tersebut, tahapan berikutnya akan diproses melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR RI. (kangtop)
