KONCOdewe.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur di tengah perkembangan situasi politik setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Keinginan tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat, terutama di lingkungan parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wapres jika Gibran Mundur?
Munculnya kabar mengenai niat Gibran mengundurkan diri turut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan aturan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Calon pengganti berasal dari dua nama yang diajukan oleh presiden.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
Hingga saat ini, Gibran belum menyampaikan secara langsung pernyataan resmi mengenai pengunduran dirinya.
Informasi mengenai niat tersebut masih bersumber dari keterangan Prasetyo Hadi.
Golkar Sebut Prabowo Tidak Harus Menyetujui Pengunduran Diri Wapres
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai Presiden Prabowo Subianto tidak harus memberikan persetujuan apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri.
Menurut Doli, konstitusi tidak mengatur bahwa keputusan mundur seorang wakil presiden harus terlebih dahulu mendapat persetujuan presiden.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho,” kata Doli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, apabila wakil presiden menyatakan berhenti dari jabatannya, proses selanjutnya mengacu pada ketentuan konstitusi.
DPR dan MPR akan menjalankan peran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Doli juga berpandangan DPR maupun MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pernyataan pengunduran diri tersebut.
“Ya saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh,” lanjutnya.
Pasal 8 UUD 1945 Mengatur Kekosongan Jabatan Presiden dan Wapres
Doli merujuk pada Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur kondisi ketika jabatan presiden atau wakil presiden mengalami kekosongan.
Pada ayat (1), konstitusi menyebutkan bahwa apabila presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, posisinya digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatan berakhir.
Sementara itu, ayat (2) mengatur mekanisme apabila jabatan wakil presiden kosong.
Dalam kondisi tersebut, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diajukan presiden.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan menimbulkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi tersebut.
Polemik Ijazah Gibran dan Tekanan Politik di DPR
Sebelumnya, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama sekitar 2,5 jam.
Salah satu pembahasan yang disampaikan adalah niat Gibran untuk mundur setelah muncul perkembangan putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikannya.
MA sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah.
Sementara itu, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah setara SMA dalam dokumen kelulusan luar negeri Gibran.
Persoalan tersebut kemudian memicu dorongan politik di parlemen.
Dalam Sidang Paripurna DPR pada 10 November 2026, sebanyak 50 anggota dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan yang disampaikan pemerintah baru sebatas pengungkapan mengenai niat yang disebut telah disampaikan Gibran kepada Prabowo. (kangtop)
