KONCOdewe.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan pada Selasa (10/11).
Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai kabar tersebut, Gibran tidak secara langsung membenarkan bahwa dirinya berniat mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Ia justru menyampaikan sikap menghormati berbagai tanggapan masyarakat mengenai situasi politik yang berkembang, terutama persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo Hadi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Gibran
Prasetyo Hadi menjelaskan, persoalan keinginan mundur tersebut sempat dibicarakan dalam pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan situasi politik, terutama setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Ia juga meluruskan kabar mengenai respons Prabowo terhadap pernyataan Gibran tersebut.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan atas niat yang diutarakan wakilnya.
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah masukan.
Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.
Polemik Ijazah Gibran Berujung Dorongan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Wacana agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden semakin menguat seiring berkembangnya polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut menjadi salah satu respons politik terhadap persoalan ijazah Gibran yang turut menjadi perhatian setelah adanya putusan MA dan MK.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian MK.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari lembaga pendidikan di Singapura maupun Australia.
Hak Menyatakan Pendapat Diatur dalam UU MD3
DPR merespons perkembangan tersebut dengan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Ketentuan tersebut mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat mundur yang disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo belum berarti dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. (kangtop)
