KONCOdewe.com – DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Regulasi ini disusun dengan empat pilar utama yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset hasil kejahatan.
Sekaligus tetap mempertahankan ancaman sanksi pidana berat bagi pelaku korupsi, termasuk pidana mati.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, empat pilar tersebut dirancang untuk membangun sistem hukum yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, serta pemulihan aset.
Melalui aturan ini, negara diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana tanpa mengabaikan hak masyarakat.
“Arsitektur hukum perampasan aset ini intinya adalah keadilan dan pemulihan. Ada empat pilar yang menjadi dasar pengaturannya,” katanya saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (19/11/2026).
Empat Pilar Menjadi Dasar UU Perampasan Aset
Pilar pertama mengatur asas dan cakupan perampasan aset. Habiburokhman menyebut, penerapan ketentuan tersebut harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta memperhatikan prinsip proporsionalitas.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai aturan ini juga mencakup kejahatan di sektor keuangan dan berbagai tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi.
Meski mekanisme perampasan aset diperkuat, ketentuan mengenai hukuman berat bagi pelaku korupsi tetap dipertahankan.
Salah satunya adalah ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam undang-undang ini, kami tetap mempertahankan sanksi pidana berat. Termasuk ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Pilar kedua berkaitan dengan prosedur perampasan aset.
Mekanisme yang disusun diarahkan agar prosesnya berlangsung secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan hukum.
Salah satu poin yang diatur adalah kemungkinan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Selain itu, pembagian kewenangan dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat juga diperjelas.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkecil peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penanganan aset.
Pilar ketiga menitikberatkan pada tata kelola dan transparansi pengelolaan aset.
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana nantinya akan ditangani secara menyeluruh oleh badan profesional yang bersifat independen.
Pengelolaan tersebut akan didukung sistem informasi aset yang memungkinkan proses pendataan, pencatatan, pengawasan, hingga pemanfaatannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pilar keempat mengedepankan pemulihan yang berkeadilan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengembalian aset kepada korban yang memiliki hak atas kekayaan tersebut.
Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap aset yang diproses, sepanjang mereka bertindak dengan itikad baik.
“Jaminan pengembalian aset kepada korban menjadi bagian penting, perlindungan proporsional juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, keempat pilar tersebut merupakan kerangka utama dalam penerapan UU Perampasan Aset.
Dengan landasan itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri, mengamankan, mengelola, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana secara lebih terarah.
DPR Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Terbuka untuk Publik
Selain menjelaskan substansi regulasi, Habiburokhman juga menyoroti proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menurutnya berlangsung secara terbuka.
Ia mengatakan, DPR memberikan ruang kepada masyarakat dan insan pers untuk mengikuti setiap tahapan pembahasan.
Keterbukaan tersebut diterapkan sejak rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, hingga pembahasan di tingkat panitia kerja (panja).
Bahkan, rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) yang membahas penyempurnaan redaksi rancangan aturan juga dapat diakses masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka, seluruh kegiatan, mulai dari RDPU dengan masyarakat, raker, rapat panja. Bahkan rapat Timus Timsin yang adalah rapat teknis penyempurnaan redaksi, dilakukan dengan full akses publik,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, masyarakat maupun wartawan dapat menyaksikan langsung jalannya pembahasan melalui balkon ruang rapat.
DPR juga menyiarkan agenda rapat melalui kanal YouTube DPR dan TV Parlemen.
“Bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon, disiarkan langsung di kanal YouTube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen,” ucapnya.
Tidak hanya menyediakan akses terhadap jalannya rapat, DPR juga mengunggah dokumen rancangan undang-undang melalui situs resminya.
Dengan demikian, masyarakat dapat membaca dan mempelajari materi yang sedang dibahas.
Habiburokhman menambahkan, keterbukaan tersebut juga memungkinkan mahasiswa yang menjalani program magang di lingkungan DPR untuk mengikuti perkembangan pembahasan secara langsung.
“Dan draf diunggah di laman DPR. Kemudian dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang,” ucapnya.
397 Daftar Inventarisasi Masalah Telah Dibahas
Dalam proses penyusunan regulasi tersebut, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Berbagai masukan dari masyarakat turut menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan isi maupun penamaan rancangan undang-undang tersebut.
Salah satu hasil penyesuaian adalah perubahan judul. Pada tahap awal, rancangan tersebut menggunakan nama RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
Setelah melalui pembahasan, judulnya disesuaikan menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Habiburokhman menjelaskan, perubahan nama tersebut dilakukan untuk memperjelas fokus serta cakupan pengaturan.
Penyesuaian itu juga mempertimbangkan masukan yang disampaikan kelompok masyarakat sipil.
“Karena masukan dari masyarakat sipil, maka kita fokuskan ya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pembentukan undang-undang.
Dengan akses yang tersedia, publik dapat memantau proses legislasi sekaligus memberikan perhatian terhadap substansi aturan.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, terutama dalam mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.
Namun, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap HAM, serta perlindungan bagi korban dan pihak ketiga yang beritikad baik. (kangtop)






