KONCOdewe.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat dan cakupan program tersebut akan dialihkan ke daerah yang dinilai lebih membutuhkan.
Prioritas baru diarahkan terutama ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, BGN juga memberikan perhatian lebih kepada daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Sekolah yang tidak lagi masuk dalam daftar penerima MBG diketahui merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional.
Sekolah-sekolah tersebut dinilai sudah mampu membiayai kebutuhan operasionalnya secara mandiri sehingga tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa perluasan layanan MBG tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.
Penentuan daerah sasaran dilakukan berdasarkan pemetaan satuan pendidikan yang hingga kini belum memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).
Maluku dan Papua Jadi Perhatian
Wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam perluasan MBG.
Berdasarkan pendataan BGN, masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan program makan bergizi gratis.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut membuat Maluku dan Papua perlu mendapatkan prioritas.
Perluasan juga akan menyasar daerah 3T lainnya serta wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting dengan angka tinggi.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
SPPG Dibuka Secara Bertahap
Untuk mendukung penambahan cakupan penerima manfaat, BGN berencana membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas.
Pembukaan dapur SPPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.
Langkah tersebut diharapkan membuat penyaluran MBG dapat berjalan lebih terarah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
Keamanan dan Ketepatan Sasaran Tetap Jadi Perhatian
Sudaryono menegaskan bahwa penambahan cakupan MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima.
Pengelolaan program juga harus memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, serta ketepatan sasaran.
Kesiapan setiap wilayah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan sebelum dapur SPPG dibuka.
Dengan begitu, pelaksanaan program diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru dan dapat memberikan manfaat sesuai tujuan.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya. (kangtop)
