KONCOdewe.com – Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan DPR memuat ketentuan perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 huruf b UU Perampasan Aset.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Kondisi yang Memungkinkan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Pasal 6 ayat (1) mengatur sejumlah kondisi yang memungkinkan aset dirampas tanpa adanya putusan pidana. Ketentuan tersebut berlaku terhadap aset milik:
- Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa yang mengalami sakit permanen.
- Pelaku yang identitasnya tidak diketahui.
- Pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Meski demikian, mekanisme tersebut memiliki batas nilai aset.
Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa perampasan tanpa putusan pidana, selain memenuhi kondisi pada ayat (1), harus menyangkut aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.
UU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidana pelakunya.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU Perampasan Aset.
Tujuh Jenis Tindak Pidana yang Asetnya Dapat Dirampas
Dalam Pasal 4 ayat (3), UU Perampasan Aset mencantumkan tujuh kelompok tindak pidana yang asetnya dapat dikenai perampasan oleh negara. Jenis tindak pidana tersebut meliputi:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Penipuan dan/atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.
Khusus untuk tindak pidana korupsi, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Mengatur Penyitaan Aset yang Berada di Luar Negeri
UU Perampasan Aset juga memuat mekanisme penanganan aset yang berada di luar wilayah Indonesia.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1), yang menyebutkan bahwa permintaan pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri harus disampaikan kepada lembaga berwenang di negara tempat aset tersebut berada.
Apabila permintaan pemblokiran atau penyitaan ditolak oleh otoritas negara terkait, penyidik dapat mengambil langkah alternatif.
Berdasarkan Pasal 22 ayat (2), penyidik dapat memblokir atau menyita aset lain yang berada di Indonesia dan dimiliki atau dikuasai oleh orang yang sama.
Aset pengganti tersebut harus memiliki nilai setara dengan aset tindak pidana yang sebelumnya hendak diblokir atau disita di luar negeri.
Dengan ketentuan tersebut, UU Perampasan Aset mengatur sejumlah mekanisme untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. (kangtop)






