KONCOdewe.com – Presiden RI Prabowo Subianto menilai stabilitas menjadi salah satu kunci penting agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, pemerintahan membutuhkan kondisi yang tenang dan stabil untuk menjalankan berbagai agenda negara.
“Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas sehingga pengelolaannya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
Ia bahkan menggambarkan luas Indonesia kurang lebih sebanding dengan kawasan Uni Eropa yang terdiri dari sekitar 27 negara.
Dengan kondisi tersebut, Prabowo menilai Indonesia tidak mungkin hanya dikelola oleh satu partai politik atau satu kelompok saja.
Menurutnya, keterlibatan sejumlah partai dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas pengelolaan negara.
“Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai, kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung kondisi politik sejumlah negara yang menurutnya mengalami pergantian kepemimpinan cukup sering.
Ia mencontohkan Jepang dan Inggris yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pergantian perdana menteri.
Prabowo kemudian kembali menanggapi kritik mengenai ukuran kabinet pemerintahannya yang kerap disebut terlalu besar.
Ia membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan kabinet Timor Leste.
Menurut Prabowo, Timor Leste memiliki wilayah yang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, tetapi jumlah anggota kabinetnya disebut mencapai 28 orang.
“Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia, mungkin Kabupaten Bogor lebih besar dari Timor Leste, Banyuwangi. Mereka hanya 1,1 juta. Kabinetnya 28, kabinet Timor Leste 28,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo untuk menggambarkan bahwa ukuran kabinet tidak bisa semata-mata dinilai berdasarkan jumlah menteri.
Tetapi juga perlu mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta kompleksitas pengelolaan sebuah negara. (kangtop)
