KONCOdewe.com – Bank Indonesia (BI) memastikan uang kertas Rupiah yang masih mencantumkan tanda tangan Gubernur BI periode 2018–2026 Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan periode 2025–2026 Purbaya Yudhi Sadewa tetap dapat dicetak kembali.
Pencetakan uang dengan tanda tangan pejabat periode sebelumnya tersebut merupakan bagian dari upaya BI memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat.
Proses tersebut juga mengikuti tahapan produksi uang yang secara rutin dilakukan oleh bank sentral.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa uang kertas dengan tanda tangan kedua pejabat tersebut masih diterbitkan.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Hari ini, kalau enggak salah, hari ini terbit yang seri baru, tanda tangan dari Pak Menteri Keuangan yang lama dan Bapak Gubernur juga yang sebelumnya. Jadi hari ini keluar, hari ini atau beberapa hari yang lalu, tapi itu sudah ada. Ada yang minta kolektor,” ujar Destry.
Pencetakan Uang Dilakukan Secara Berkala
Destry menjelaskan bahwa mencetak uang bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan pada momentum tertentu.
Produksi uang merupakan aktivitas operasional bank sentral yang berlangsung secara berkala untuk memastikan kebutuhan uang fisik masyarakat tetap terpenuhi.
“Cetak uang itu kan hal yang normal. Setiap tahun kita cetak uang,” kata Destry.
Menurut dia, pencetakan uang tidak dilakukan sekaligus dalam jumlah besar pada awal maupun penghujung tahun.
BI menjalankan proses tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan uang kartal yang sebenarnya di lapangan.
“Harus selalu yang tiap tahun itu ada masanya. Jadi mencetak itu nggak langsung jebret di awal tahun atau di akhir tahun, tapi ada tahapan-tahapannya. Karena biar gimana kan kebutuhan uang kartal itu masih ada,” jelasnya.
Uang Tunai Masih Dibutuhkan Masyarakat
Meski transaksi digital terus berkembang, Destry menegaskan bahwa uang tunai masih memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebutuhan tersebut terutama terlihat di sejumlah wilayah yang belum mendapatkan akses jaringan komunikasi dan pembayaran digital secara optimal.
Kondisi sinyal yang belum stabil membuat transaksi menggunakan uang fisik masih diperlukan.
“Khususnya untuk teman-teman kita yang masih ada di daerah, di luar jangkauan yang sinyalnya juga byar pet gitu ya. Jadi itu hal yang biasa,” ungkap Destry.
Karena itu, BI perlu memperhitungkan kebutuhan uang kartal sebelum menentukan jumlah uang yang akan diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat.
BI dan Pemerintah Bahas Kebutuhan Uang Beredar
Dalam menetapkan volume pencetakan uang, BI juga melakukan koordinasi dengan pemerintah.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan proyeksi jumlah uang beredar atau money supply dalam periode tertentu.
“Sepanjang di awal itu selalu kita ada bicarakan dengan pemerintah, kira-kira berapa target dari uang beredar yang nanti akan di dalam satu periode,” ujar Destry.
Perencanaan tersebut biasanya mulai dimatangkan menjelang pergantian tahun.
BI dan pemerintah membahas estimasi kebutuhan penerbitan uang untuk periode berikutnya, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
“BI punya target money supply seperti ini, pemerintah punya target issuance seperti apa, nah itu kemudian kita diskusikan termasuk di situ adalah berapa banyak BI berencana untuk mengeluarkan uang kartal atau mencetak uang kertas dan uang logam,” pungkas Destry.
Rupiah yang Diburu Kolektor
Uang yang belakangan menjadi perhatian kolektor numismatik tersebut merupakan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi (TE) 2022 pecahan Rp100.000 dengan tahun cetak 2026.
Pada uang tersebut tercantum tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Meski kedua pejabat tersebut telah memasuki periode jabatan sebelumnya, BI memastikan pencetakan uang dengan tanda tangan tersebut tetap menjadi bagian dari proses produksi sesuai kebutuhan. (kangtop)
